Komponen | Sub Komponen | Kegiatan | PIU |
1. Pengembangan kelembagaan dan kebijakan nasional perkotaan | 1.1. Penguatan kapasitas platform koordinasi lintas kementerian bidang perkotaan | Pelatihan kepemimpinan dan kolaborasi | Bappenas |
Penyiapan mekanisme tim kerja pengembangan perkotaan |
Platform nasional transformasi perkotaan |
1.2. Dukungan terhadap penyusunan Kebijakan Nasional Perkotaan dalam mendukung pembangunan perkotaan yang terpadu | Pengembangan kajian pemosisian kota (City Positioning Study) | Kemendagri |
Kajian Daya Saing dan Model Ekonomi untuk 40 Kota |
Strategi Ekonomi Spasial untuk kota NUDP fase 1 |
1.3. Perumusan Rencana Strategis Nasional Infrastruktur Perkotaan 2020-2024 | Kajian strategi nasional dalam penyelenggaraan infrastruktur perkotaan | KemenPUPR |
2. Integrasi perencanaan untuk pembangunan perkotaan | 2.1. Dukungan penguatan data dan informasi, serta kapasitas kelembagaan bagi tata kelola data | Peningkatan kualitas, produksi, pengelolaan dan pemeliharaan data | KemenPUPR |
Fasilitasi data sharing melalui penyusunan kerangka tata kelola data melalui kerangka MSDI |
Pengembangan dan pemasangan Integrated Data Platform (IDP) |
Inventarisasi dan pengembangan aset infrastruktur secaraluas bagi kota-kota peserta NUDP |
2.2. Dukungan perencanaan spasial yang terpadu | Kajian strategis ekonomi | KemenPUPR |
Kajian analisis survei dasar (baseline survey) |
Kajian zonasi lingkungan dan kesesuaian lahan |
Kajian perencanaan strategis bidang transportasi dan penggunaan lahan terpadu |
2.3. Dukungan penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Terpadu Strategis Perkotaan (Precinct Planning PP) | Penyiapan kerangka kerja pembangunan spasial (Spatial Development Framework SDF) | KemenPUPR |
Penyiapan kerangka kerja kawasan strategis (Strategic Area Frameworks SAF) |
Tinjauan peraturan RTRW, pedoman RDTR and bantuan teknis untuk mengintegrasikan SDF/SAF |
Precinct Planning | BPIW-KemenPUPR |
2.4. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Investasi (Capital Investment Planning CIP) sebagai perangkat penyusun prioritas dan sistem pemantauan | Diagnosis e-planning dan hubungannya dengan CIP | Kemendagri |
Kerangka CIP di tingkat kota |
Dukungan langsung dalam pelaksanaan kerangka CIP |
Tinjauan regulasi untuk memperkuat hubungan CIP dengan |
RPJMD dan RKPD |
3. Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan | 3.1. Penilaian tingkat kota atas kapasitas keuangan dan manajemen proyek | Peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam penilaian tantangan keuangan dan manajemen proyek. | Kemendagri |
3.2. Peningkatan kapasitas untuk akses kepada alternatif sumber pembiayaan | Peningkatan kapasitas pemerintah kota mengenai pemilihan alternatif sumber pembiayaan yang tepat. | Kemendagri |
Pelatihan dan dukungan pengembangan kapasitas pada topik-topik termasuk kelayakan kredit, pengelolaan utang, obligasi daerah, land value capture, dan topik relevan lainnya. |
4. Dukungan pelaksanaan proyek | 4.1. Pembentukan tim pendukung proyek Project Management Support (PMS) | Mendukung CPMU dalam melakukan manajemen proyek | BPIW-KemenPUPR |
Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan proyek NUDP secara keseluruhan |
Merekrut tenaga ahli di bidang yang relevan dengan cakupan kegiatan dan output proyek NUDP. |
4.2. Pembentukan Oversight Service Providers (OSP) | Mendukung masing-masing PIU dalam melakukan manajemen proyek | Bappenas, Kemendagri, dan KemenPUPR |
Melakukan pemantauan kegiatan proyek di bawah kendali PIU |
Merekrut tenaga ahli di bidang yang relevan dengan cakupan kegiatan dan output proyek di bawah kendali PIU |
4.3. Pembentukan Event Organizer (EO) | Mendukung masing-masing PIU sebagai penyelenggara acara kegiatan untuk membantu pelaksanaan acara seperti pelatihan, rapat pertemuan dan workshop. | Bappenas, Kemendagri, dan KemenPUPR |